Sum-sel,jejakopd.com – wacana yang gelontorkan pemerintah pusat tentang pengurangan tenaga honorer menimbulkan polemik bagi kalangan pekerja honorer
Pemprov Sumsel dalam hal ini wakil gubernur sumatera selata H.Mawardi yahya menyampaikan kepada Badan Legislasi DPR, bahwa Provinsi Sumsel, khususnya pemkab/pemkot merasa keberatan atas wacana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Hal tersebut langsung disampaikan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi DPR RI, di Gedung Auditorium Graha Bina Praja Sumsel, Senin (24/1/2022).
“Tadi sudah disampaikan kalau kita (Sumsel) khususnya di pemkab keberatan atas penghapusan tenaga honorer tersebut,” kata Mawardi, saat ditemui usai menerima Kunker Badan Legislasi DPR RI.
Terutama, kata Mawardi, banyak guru honorer dari sekolah swasta yang merasa keberatan karena dimasukkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan langsung ditugaskan ke sekolah negeri.Menurutnya, hal itu sangat memberatkan guru honorer di sekolah swasta. “Nampaknya sekolah swasta banyak yang keberatan, dan itu sudah kita sampaikan” tegasnya.
Lanjutnya, untuk itu Pemprov Sumsel akan membuat surat tertulis dari Dinas Pendidikan dan Pemda untuk langsung ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selanjutnya diteruskan ke Presiden RI. “Langsung nanti kita buat surat tertulis,” tandasnya
Laporan Nesa
Editor yaska hosa kohaya
