Palembang,jejakopd.co.id – Bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Rabu 23 Agustus 2023. Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa melakukan permintaan keterangan secara langsung terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Kepala Bidang SMA dan Kepala Seksi Pendidikan SMA.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka tindaklanjut laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di Empat SMA Negeri di Kota Palembang.
Dalam keterangannya, Drs. Joko Edi Purwanto MSi Kepala Bidang SMA (mewakili Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan), mengatakan kehadirannya ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka memenuhi undangan permintaan klarifikasi terkait permasalahan PPDB tingkat SMA Negeri di Sumatera Selatan (umumnya) dan Kota Palembang (khususnya).
“Kehadiran saya kesini sebagai bentuk tanggungjawab penyelenggara pelayanan publik pada bidang PPDB tingkat SMA Negeri tahun ajaran 2023/2024. Kami akan mendengarkan temuan apa saja dan di sekolah mana yang menjadi perhatian khusus Ombudsman RI Sumatera Selatan” terang Kepala Bidang SMA Negeri Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
Selanjutnya, dia menambahkan bahwa kehadirannya memenuhi undangan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Sebagai bentuk komitmen perbaikan penyelenggaraan PPDB tingkat SMA Negeri tahun-tahun mendatang.
“Saya orang baru di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Terdapat sejumlah persoalan dalam proses penerimaan PPDB tingkat SMA Negeri, seperti dasar pelaksanaan, mekanisme izin penambahan rombongan belajar (rombel), kuota sekolah, antusiasme masyarakat dan lain lain yang mesti dilakukan perbaikan secepat mungkin. Oleh karenanya, bersama Kepala Dinas. Kami sudah komit untuk pembenahan tersebut” terang Joko Kepala Bidang SMA Negeri Sumsel
Sementara itu, Adrian Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan menyampaikan, bahwa permintaan keterangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan hari ini, merupakan tindaklanjut atas proses pengumpulan data dari Empat SMA Negeri yang dijadikan sampling dari IAPS Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam proses PPDB tahun 2023 yang terindikasi bermasalah.
“Sesuai agenda, hari ini bersama Tim Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, melakukan klarifikasi secara langsung kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam klarifikasi ini, kami ingin mendengar tanggapan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atas sejumlah temuan di empat SMAN di Kota Palembang dalam proses PPDB tahun ajaran 2023/2024” terang Adrian.
Dijelaskan Adrian, temuan awal Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, berkaitan dengan Juknis PPDB tingkat SMAN yang tidak mengikuti ketentuan Permendikbud, salah satu di dalamnya terkait kuota prestasi melalui jalur tes mandiri yang mencapai 50%.
“Juknis PPDB SMAN Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, menyebutkan 50% kuota untuk jalur prestasi mandiri via tes. Bagian ini yang salah satunya jadi konsen kami. Karena dari Empat SMAN sebagai sempling, kami melihat kuota 50% jalur prestasi mandiri ini menjadi sumber masalah” terangnya
Dirinya melanjutkan, jika memperhatikan ketentuan Permendagri tentang PPDB tahun 2023. Jalur prestasi hanya ada satu, yakni melalui jalur PMA yang kuotanya sekitar 15%. Sisanya jalur afirmasi, mutasi, dan zonasi yang mencapai 50%.
“Ini baru pemeriksaan awal, jadi belum bisa dibuka semua. Tapi dalam pemeriksaan tadi, misal terkait Juknis PPDB SMAN 2023, infonya merupakan diskresi yang sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan. Tapi ini juga masih kami dalami lagi karena penggunaan diskresi kan ada aturan mainnya, tidak bisa sembarangan. Selanjutnya masalah yang lain-lain juga sedang di dalami. Poinnya, Dinas Pendidikan Sumsel mengakui PPDB di Empat SMAN yang jadi sempling kami, bermasalah dan mereka akan kooperatif serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan” pungkasnya. (Hadi ST)
