BUPATI TERIMA LHP DARI BPK RI

Palembang,jejak🌏pd.co.id – Bupati Kabupaten ogan ilir (OI) H.Panca Wijaya Akbar,SH. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, Senin (20/05/2024).

Bupati Ogan ilir H. Panca Wijaya Akbar,SH. didampingi ketua DPRD OI Suharto HS Menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten ogan ilir Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) sumatera selatan (sumsel) yang langsung diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan sumsel Bapak Andiyanto Fikri, S, H , M.H,

Dalam sambutannya, Bupati kabupaten ogan ilir H. Panca wijaya Akbar SH mengatakan, opini yang diterima dari BPK RI ini, akan terus menjadi semangat pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan agar bermanfaat bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Hari ini kita kembali menerima opini dari BPK RI, Opini menjadi semangat kami untuk terus menerus memperbaiki tata pengelolaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporannya agar yang lebih baik dan membawa manfaat untuk masyarakat Kotim,” Ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas segala masukan, koreksi hingga langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan tersebut.

“Saya selaku Bupati OI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan BPK RI beserta jajarannya yang telah memberikan opini atas LKPD, Opini ini sebagai cambuk semangat kita kedepan untuk lebih baik lagi dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat kita,” jelas panca

Laporan Hasil Pemeriksaan yang kami terima merupakan bahan untuk introspeksi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan”

Baca juga :  Kapolres OI Ganti Kabag Ren

Dan terkait rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah kabupaten Ogan ilir, akan ditindak lanjuti.

“Saya berharap kepada seluruh Kepala Perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih menyadari, bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja sekaligus menjadi bagian pembuktian amanah yang diberikan masyarakat, merefleksikan pola demokrasi, dan sebagai upaya kendali atas integritas pemerintah”tutup panca

Pos terkait